EXTRAORDINARY JOURNALIST

Fast Accurate Balance

MINIMNYA RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA

Ruang Terbuka Hijau

Oleh: Yuni Arisandy

    Kota-kota besar sering kali dijadikan simbol dari sebuah kemajuan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang serta pusat-pusat perbelanjaan nan megah begitu “menjamur” dan berlomba-lomba untuk menjadi “landmark” dari setiap kota.

Bahkan, disalah satu sisi Ibu Kota Jakarta bisa berdiri tiga hingga empat pusat perbelanjaan dengan jarak yang berdekatan. Jikalau kemegahan dan kemewahan yang ingin dijumpai,  warga Jakarta dengan mudah mendapatkannya.

Namun, bagaimana bila warga hendak bersantai dan menghirup udara segar atau anak-anak  ingin bermain ditaman, kemana mereka harus pergi?

Hanny Sanjaya (25), seorang warga Cideng Timur, Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat mengeluhkan tidak adanya taman disekitar rumahnya.

“Saya suka olahraga atau duduk-duduk di taman, rileks rasanya. Sayangnya, di daerah rumah saya tidak ada, makanya saya harus jauh-jauh ke taman ini,” katanya ketika ditemui di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Tampaknya sulit bagi warga Jakarta untuk menemukan tempat nyaman dan asri di sekitar rumah mereka. Padahal, ruang-ruang publik seperti itu sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kota.

Oleh sebab itu, keberadaan Ruang Terbuka Hijuau (RTH) menjadi sebuah kebutuhan dan syarat yang harus ada disetiap kota, termasuk Jakarta.

Apakah ruang terbuka hijau itu?

Menurut Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH)  adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Berdasarkan segi kepemilikan, RTH terbagi atas dua jenis, yaitu RTH publik dan RTH privat. Penyediaan dan pemeliharaan RTH publik di Jakarta menjadi tanggungjawab Pemda DKI, yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Sementara itu, untuk RTH privat menjadi tanggungjawab pihak swasta, perseorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fungsi RTH

RTH sejatinya memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.

Pada dasarnya keberadaan RTH di setiap kota memiliki tiga fungsi pokok, yaitu ekologis, sosial-ekonomi, dan fungsi arsitektural.

Fungsi ekologis RTH, yaitu pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran tanah, air dan udara , tempat perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendali tata air.

Fungsi sosial-ekonomi dari RTH adalah memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan aktivitas warga, serta meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.

RTH juga berfungsi arsitektural, yaitu sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang itu tak hanya menjadikan kota sekedar tempat yang layak huni, tapi juga nyaman dan asri.

Mengingat fungsinya, RTH menjadi kebutuhan penting di kota-kota besar, tak hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia.

Menurut hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, RTH suatu kota harus mencapai 30 persen dari luas kota.

Kesepakatan itu diamini oleh pemerintah Indonesia. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH di setiap kota paling sedikit  30 persen dari luas wilayah kota tersebut.

Masih minimnya luas RTH di Jakarta

Peraturan Penataan Ruang itu nampaknya masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal itu terbukti dengan cenderung menurunnya dan masih minimnya luas RTH di Jakarta.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), penyusutan luas RTH di Jakarta terjadi secara bertahap akibat kebijakan pemerintah. Dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) pada 1965 hingga 1985, pemerintah hanya mengalokasikan sebesar 27,6 persen atau 18.000 hektar lahan sebagai RTH.

Selanjutnya, pada 1985 hingga 2005 luas lahan untuk RTH berkurang lagi menjadi 26,01 persen yang kemudian turun drastis hingga hanya tersisa 13 persen pada 2000 sampai 2010.

Data WALHI hingga tahun ini mencatat, Jakarta hanya memiliki RTH dengan luas 9,8 persen dari seluruh luas wilayahnya. Itu berarti Pemda DKI harus memperluas sebesar 20,2 persen lagi.

Senada dengan WALHI, Ahli Tata Kota Yayat Supriyatna menyatakan hal yang sama. “Kondisi RTH DKI baru di bawah 10 persen, padahal target nasional 30 persen,” katanya.

Penyebab berkurangnya lahan RTH

Yayat menjelaskan ada beberapa penyebab berkurangnya lahan RTH di Jakarta, salah satunya pertambahan penduduk yang mengakibatkan  semakin padatnya permukiman hingga menyita ruang yang ada dan mengurangi luas RTH.

Dia menambahkan, penyebab lainnya seringkali berupa penyalahgunaan tata ruang ataupun inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan.

“Masalah RTH juga terkait dengan kurangnya pengendalian tata ruang di DKI Jakarta, sebagai contoh kawasan TB Simatupang yang seharusnya menjadi ‘green belt’ kini berubah fungsi menjadi perkantoran,” katanya.

Selain itu, menurut dia, banyak RTH yang berubah fungsi dari sosial menjadi ekonomi, misalnya area taman kota yang menjadi tempat berkumpulnya para Pedagang Kaki Lima.

Upaya untuk memperluas RTH

Pihak Pemda DKI pun mengakui perihal kurangnya lahan RTH di Jakarta, namun Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menyatakan terus berupaya untuk memperluas lahan RTH.

“Jumlah luas RTH di Jakarta memang belum optimal, sampai saat ini masih sekitar 9,8 persen, tapi kami sedang berusaha untuk meningkatkan,” kata Supriyanto, Kepala Seksi Jalur Hijau Kota.

Supriyanto mengatakan beberapa cara telah dilakukan Pemda DKI untuk menambah luas RTH, salah satunya mengembalikan fungsi lahan RTH yang sempat berubah. “Beberapa tahun lalu kami menutup 27 SPBU dan merefungsi lahannya kembali menjadi RTH,” katanya.

Dia menambahkan, Pemda DKI juga melakukan pembebasan tanah untuk pembuatan RTH dengan membeli lahan masyarakat. Akan tetapi, upaya itu seringkali mengalami kendala, seperti keterbatasan lahan dan anggaran.

“Karena keterbatasan lahan di Jakarta, harga lahan menjadi relatif mahal, padahal anggaran Pemda DKI juga terbatas. Selain itu, jarang sekali warga mau melepas tanahnya untuk kepentingan RTH,” kata Supriyanto.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya perlu membuat gagasan baru untuk meningkatkan luas RTH di kota metropolitan itu. Yayat berpendapat, membeli lahan masyarakat dan mengubahnya menjadi RTH bukanlah cara yang efektif.

Ahli planologi dari Universitas Trisakti itu mengatakan, penyediaan RTH bukan hanya tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman, melainkan juga tanggung jawab pihak lain, seperti Dinas Perumahan.

“Dinas Perumahan dapat membantu dengan pembangunan permukiman vertikal yang penggunaan lahannya sedikit seperti rumah susun sehingga lahan lainnya dapat dimanfaatkan untuk RTH,” katanya.

Selain itu, Pemda DKI juga dapat melibatkan peran perusahaan swasta dan perorangan untuk perluasan  RTH di sekitar mereka.

Keprihatinan saja tentu tak cukup untuk mengembalikan keseimbangan alam di Jakarta yang berada dititik mengkhawatirkan. Dibutuhkan tekad dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk mengembalikan apa yang telah hilang, salah satunya Ruang Terbuka Hijau.

Bumi ini bukan hanya milik kita, namun juga milik anak cucu kita dimasa depan. Mereka pun berhak atas lingkungan yang asri dan sehat.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 21, 2012 by in Uncategorized.

Nature of News

May 2012
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Goodreads

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: